Menurut Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), mudahnya situs pemerintah dengan domain .go.id disisipi konten perjudian online disebabkan oleh kurangnya pemahaman keamanan siber dan banyaknya domain yang tidak aktif digunakan oleh instansi pemerintah.
Migrasi Situs WEB Ke PDNS
Semuel juga menyarankan agar pengelola domain .go.id melakukan migrasi situs web ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dapat diakses melalui pdn.layanan.go.id. Hal ini disampaikan oleh Semuel dalam siaran pers di laman resmi Kemenkominfo pada Selasa (14/2/2023).
Samuel menyarankan untuk memindahkan pengelolaan situs pemerintah ke PDNS dan mendorong para pengelola situs untuk bekerja sama dalam hal keamanan, efisiensi, dan tata kelola. Dia mengatakan bahwa pihaknya telah menangani 683 situs pemerintah dan lembaga pendidikan yang disusupi konten perjudian online.
Aduan Masyarakat sangat Penting
Semuel menjelaskan bahwa ada 461 situs dengan domain .go.id dan 222 situs domain .ac.id yang telah diatasi. Jumlah ini ditemukan mulai 1 Januari 2022 hingga 13 Februari 2023. Menurut Semuel, tindakan ini didasarkan pada crawling dan aduan masyarakat untuk menangani konten negatif di internet.
Kementerian dan Lembaga Bertanggung Jawab kepada Situs yang Dikelola
Semuel mengatakan bahwa mereka telah menghubungi pengelola domain yang tersusupi konten perjudian dan melakukan penonaktifan sementara nama domain yang disalahgunakan. Kemenkominfo memiliki wewenang untuk melakukan tindakan ini sesuai dengan peraturan yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik yang harus aman dan bertanggung jawab.
Semuel mengingatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk bertanggung jawab terhadap pengoperasian situs yang dikelola, dan Kemenkominfo bekerja sama dengan BSSN dan PANDI untuk menangani masalah ini. Mereka juga melakukan sosialisasi bersama BSSN dan PANDI mengenai keamanan dan pengelolaan domain .id.
Kesimpulan
Banyak situs pemerintah dengan domain .go.id terinfeksi konten perjudian online, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman keamanan siber dan banyaknya domain yang tidak aktif. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika menyarankan agar pengelola domain .go.id melakukan migrasi ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan mendorong kerjasama dalam hal keamanan, efisiensi, dan tata kelola. Kemenkominfo telah menangani 683 situs pemerintah dan lembaga pendidikan yang disusupi konten perjudian online, dan menyarankan pengelolaan situs pemerintah harus bertanggung jawab. Kemenkominfo bekerja sama dengan BSSN dan PANDI untuk menangani masalah ini dan melakukan sosialisasi mengenai keamanan dan pengelolaan domain .id.
