Satu tautan palsu di WhatsApp atau satu kata sandi yang dipakai berulang sudah cukup untuk membuat akun dibobol dan data pribadi Anda jatuh ke tangan orang lain.
Oleh karena itu, memahami cara menjaga keamanan digital bukan lagi urusan ahli IT, melainkan kebutuhan semua orang yang bekerja dan bertransaksi secara online.
Artikel DSG kali ini membahas langkah praktis yang bisa Anda terapkan hari ini, lalu menjelaskan kebijakan yang perlu disiapkan perusahaan agar data tetap terlindungi.
Cara Menjaga Keamanan Digital agar Akun dan Data Pribadi Tetap Aman
Keamanan digital adalah upaya melindungi perangkat, akun, identitas digital, dan data dari akses atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.
Ancaman keamanan digital yang paling sering ditemui adalah phishing, malware, pencurian akun, dan penipuan online. Nah, apa yang perlu dilakukan agar tidak terkena serangan semacam ini?
1. Gunakan Kata Sandi yang Kuat dan Unik untuk Setiap Akun
Buat kata sandi yang panjang dan sulit ditebak, dengan kombinasi karakter yang tidak mudah dikaitkan dengan informasi pribadi Anda. Gunakan kata sandi berbeda untuk setiap akun agar kebocoran satu sandi tidak langsung membahayakan akun lainnya.
Anda juga bisa menggunakan password manager untuk menyimpan dan mengelola kata sandi tanpa harus menghafal semuanya. Hindari kombinasi seperti tanggal lahir, nama sendiri, atau urutan angka sederhana.
Baca Juga : 6 Rekomendasi Best Password Manager di Tahun 2026
2. Aktifkan Autentikasi Dua Faktor (2FA) untuk Perlindungan Tambahan
Autentikasi dua faktor atau two-factor authentication (2FA) menambahkan lapisan verifikasi saat Anda masuk ke sebuah akun. Jadi, meskipun kata sandi diketahui orang lain, mereka masih membutuhkan faktor autentikasi tambahan untuk mendapatkan akses.
Aktifkan fitur ini terutama pada akun email, perbankan, dompet digital, dan akun kerja. Jika tersedia, gunakan aplikasi autentikator sebagai metode verifikasi tambahan.
3. Kenali dan Hindari Phishing Sebelum Mengklik Tautan
Phishing sering kali menggunakan pesan yang terlihat meyakinkan untuk mengelabui penerima agar memberikan informasi pribadi atau kredensial akun.
Sebelum membuka tautan, periksa alamat pengirim, ejaan domain, dan tujuan halaman yang dituju. Misalnya, Anda menerima email yang mengatasnamakan bagian HRD dan meminta login ulang melalui tautan tertentu.
Pastikan permintaan tersebut benar melalui saluran komunikasi resmi. Jangan pernah membagikan kode OTP kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas bank.
4. Perbarui Sistem Operasi dan Aplikasi Secara Berkala
Pembaruan perangkat lunak bukan hanya soal mendapatkan fitur terbaru. Pembaruan juga biasanya mencakup perbaikan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk mengakses perangkat atau mencuri data.
Pastikan sistem operasi, aplikasi, dan peramban di ponsel maupun laptop selalu menggunakan versi terbaru. Aktifkan pembaruan otomatis agar Anda tidak melewatkan perbaikan keamanan yang tersedia.
5. Hindari Mengakses Akun Penting melalui Wi-Fi Publik
Wi-Fi gratis di kafe, bandara, atau tempat umum memang praktis, tetapi keamanannya belum tentu terjamin. Hindari mengakses layanan perbankan, melakukan transaksi keuangan, atau membuka akun yang menyimpan informasi sensitif melalui jaringan yang tidak dikenal.
Jika harus menggunakan Wi-Fi publik, pastikan Anda mengakses situs dengan koneksi HTTPS dan pertimbangkan penggunaan VPN tepercaya. Untuk aktivitas yang melibatkan data penting, jaringan seluler pribadi bisa menjadi pilihan yang lebih aman.
6. Unduh Aplikasi dari Sumber Resmi dan Periksa Keaslian Situs
Aplikasi dari sumber tidak dikenal berisiko membawa malware yang dapat mencuri informasi atau mengganggu perangkat. Selalu unduh aplikasi melalui toko resmi seperti Google Play Store atau Apple App Store.
Saat mengakses situs untuk memasukkan data pribadi atau informasi kartu, periksa kembali alamat domainnya. Situs palsu sering dibuat menyerupai halaman resmi agar pengunjung tidak menyadari bahwa mereka sedang memberikan informasi kepada pihak yang salah.
7. Batasi Informasi Pribadi yang Dibagikan di Media Sosial
Tidak semua informasi pribadi perlu dibagikan secara terbuka di internet. Hindari mengunggah foto KTP, boarding pass, nomor telepon, alamat rumah, atau informasi keluarga yang dapat disalahgunakan.
Sebagai bagian dari cara menjaga keamanan data pribadi, periksa pengaturan privasi media sosial dan batasi siapa saja yang dapat melihat informasi maupun unggahan Anda.
Baca Juga : Data Pribadi Menurut UU PDP: Apa Saja yang Wajib Dijaga?
8. Cadangkan Data Penting secara Berkala (Backup)
Kehilangan perangkat, kerusakan penyimpanan, hingga serangan ransomware bisa membuat data penting tidak dapat diakses. Untuk mengantisipasinya, lakukan pencadangan data secara berkala ke media penyimpanan terpisah atau layanan cloud tepercaya.
Pastikan salinan data juga terlindungi dengan kata sandi dan pengaturan akses yang sesuai. Dengan memiliki cadangan, Anda punya alternatif untuk memulihkan dokumen dan file penting ketika data asli hilang atau rusak.
Delapan langkah di atas bisa membantu Anda melindungi akun dan data pribadi saat beraktivitas online.
Namun, situasinya berbeda ketika aktivitas digital berlangsung di lingkungan kerja. Data pelanggan, dokumen internal, hingga informasi karyawan melibatkan banyak pihak dan membutuhkan perlindungan yang lebih terstruktur.
Perusahaan perlu memastikan setiap karyawan memahami praktik keamanan digital sekaligus memiliki kebijakan yang mengatur pengelolaan data.
Keamanan Digital di Tempat Kerja: Kebijakan yang Dibutuhkan Perusahaan
Kebiasaan karyawan saat menggunakan perangkat dan layanan digital turut menentukan keamanan data perusahaan. Satu email phishing yang dibuka, laptop kerja tanpa perlindungan, atau akun yang digunakan bersama bisa menjadi celah bagi pelaku untuk mengakses data pelanggan dan dokumen internal.
Salah satu ancaman yang perlu diwaspadai adalah Business Email Compromise (BEC), yaitu penipuan yang memanfaatkan komunikasi email untuk menyamar sebagai pihak tepercaya dan memanipulasi transaksi bisnis. Pelaku bisa mengambil alih akun email atau menyamar sebagai rekan kerja dan mitra bisnis untuk mengarahkan pembayaran ke rekening mereka.
Risiko seperti ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan kewaspadaan masing-masing karyawan. Perlu ada kebijakan tertulis yang mengatur penggunaan perangkat, akses informasi, hingga penanganan insiden.
Berikut beberapa kebijakan keamanan digital yang perlu diterapkan perusahaan.
1. Terapkan Kebijakan Kata Sandi dan Hak Akses Pengguna
Setiap karyawan sebaiknya memiliki akun masing-masing untuk mengakses sistem dan aplikasi perusahaan. Hindari penggunaan satu akun secara bersama-sama karena aktivitas pengguna akan lebih sulit ditelusuri ketika terjadi insiden.
Perusahaan juga perlu menerapkan autentikasi multifaktor (MFA) dan prinsip least privilege, yaitu memberikan hak akses sesuai kebutuhan pekerjaan. Misalnya, staf HR hanya perlu mengakses data karyawan yang berkaitan dengan tugasnya, bukan seluruh informasi keuangan perusahaan.
Lakukan evaluasi akses secara berkala, terutama ketika karyawan pindah divisi atau mengakhiri hubungan kerja. Akses yang sudah tidak diperlukan harus segera dicabut agar tidak menjadi celah keamanan.
2. Tetapkan Standar Keamanan untuk Perangkat Kerja
Laptop, komputer, dan ponsel yang digunakan untuk mengakses sistem perusahaan perlu memenuhi standar keamanan tertentu. Perusahaan dapat menetapkan penggunaan antivirus atau proteksi endpoint, mengaktifkan enkripsi perangkat, serta memastikan sistem operasi dan aplikasi selalu diperbarui.
Penggunaan perangkat pribadi atau Bring Your Own Device (BYOD) juga perlu diatur. Karyawan sebaiknya tidak bebas mengakses atau menyimpan dokumen perusahaan melalui perangkat pribadi tanpa perlindungan yang memadai. Kebijakan ini membantu perusahaan mengendalikan akses sekaligus mengurangi risiko kebocoran data ketika perangkat hilang atau digunakan pihak lain.
3. Lakukan Klasifikasi dan Pengelolaan Data Perusahaan
Tidak semua informasi perusahaan memiliki tingkat kerahasiaan yang sama. Materi promosi, misalnya, dapat dibagikan secara terbuka, sedangkan data pelanggan, informasi keuangan, dan dokumen internal membutuhkan pembatasan akses.
Perusahaan perlu mengelompokkan data berdasarkan tingkat sensitivitasnya, seperti data publik, internal, dan rahasia. Setiap kategori harus memiliki aturan mengenai siapa yang boleh mengakses, menyimpan, mengirimkan, atau membagikannya.
Pengelolaan ini juga perlu mencakup siklus hidup data, mulai dari pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, hingga penghapusan. Dengan mengetahui jenis data yang dimiliki dan bagaimana data tersebut digunakan, perusahaan lebih mudah mengidentifikasi informasi yang perlu mendapat perlindungan khusus. Praktik ini juga mendukung pemenuhan kewajiban pengendali data pribadi berdasarkan UU PDP.
4. Siapkan Prosedur Penanganan Insiden Keamanan Digital
Serangan siber atau kebocoran data bisa terjadi meskipun perusahaan sudah menerapkan berbagai perlindungan. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap orang tahu apa yang harus dilakukan ketika insiden muncul.
Susun prosedur penanganan insiden yang mencakup pihak yang bertanggung jawab, jalur pelaporan, tindakan awal, serta proses pemulihan sistem. Misalnya, karyawan harus tahu kepada siapa mereka melapor ketika menerima email mencurigakan atau menemukan aktivitas tidak wajar pada akun kerja.
Untuk insiden yang melibatkan data pribadi, perusahaan juga perlu memahami kewajiban pemberitahuan berdasarkan UU PDP. Pasal 46 mengatur bahwa pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam setelah terjadi kegagalan pelindungan data pribadi kepada subjek data pribadi dan lembaga.
5. Adakan Pelatihan Security Awareness secara Berkala
Teknologi keamanan tidak akan bekerja optimal jika karyawan belum memahami risiko yang mereka hadapi. Perusahaan perlu memberikan pelatihan cyber security awareness secara berkala agar setiap orang mampu mengenali phishing, rekayasa sosial, tautan berbahaya, dan modus penipuan lainnya.
Materi pelatihan sebaiknya disesuaikan dengan aktivitas kerja sehari-hari. Karyawan yang sering berkomunikasi dengan vendor, misalnya, perlu memahami cara memverifikasi perubahan rekening atau instruksi pembayaran sebelum melakukan transaksi.
Perusahaan juga bisa mengadakan simulasi phishing untuk mengukur kesiapan karyawan dalam menghadapi pesan mencurigakan. Hasilnya dapat digunakan untuk mengevaluasi materi pelatihan dan menentukan bagian yang masih membutuhkan edukasi lebih lanjut.
Baca Juga : 6 Cara Membuat Cybersecurity Awareness Campaign yang Efektif
6. Pastikan Pengelolaan Data Sesuai dengan UU PDP
Perusahaan yang mengumpulkan dan memproses data pribadi pelanggan maupun karyawan perlu memastikan seluruh aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan UU PDP.
Tanggung jawabnya tidak berhenti pada pengamanan sistem, tetapi juga mencakup dasar pemrosesan, tujuan penggunaan, kerahasiaan, dan pengawasan terhadap pihak yang terlibat.
7. Menerapkan ISO 27001 di Perusahaan
Keamanan digital perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan antivirus atau kata sandi yang kuat. Perusahaan juga perlu memiliki aturan dan prosedur yang jelas untuk melindungi data serta sistem yang digunakan sehari-hari.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menerapkan ISO 27001, standar internasional untuk mengelola keamanan informasi. Melalui standar ini, perusahaan dapat mengenali risiko keamanan, mengatur akses ke data penting, dan memastikan perlindungan informasi berjalan sesuai prosedur.
Keamanan Digital Perlu Menjadi Bagian dari Strategi Bisnis
Risiko keamanan digital tidak selalu muncul dari serangan siber yang rumit. Celah juga bisa terbentuk dari akses yang tidak terkontrol, data yang tersimpan tanpa pengamanan memadai, atau karyawan yang belum memahami cara menangani informasi sensitif.
Bagi perusahaan, perlindungan data perlu menjadi bagian dari cara bisnis dijalankan, bukan hanya tindakan setelah insiden terjadi. Perusahaan perlu mengetahui data apa saja yang dikelola, siapa yang dapat mengaksesnya, bagaimana data digunakan, dan apa yang harus dilakukan jika terjadi kebocoran.
DSG dapat membantu menilai kesiapan perusahaan dalam memenuhi UU PDP, mengidentifikasi celah pengelolaan data, serta menyusun langkah perbaikan yang sesuai dengan kondisi bisnis. Layanan ini relevan bagi perusahaan yang mengelola data pelanggan maupun karyawan dan ingin memastikan proses pengelolaannya sudah sesuai ketentuan.
Ingin mengetahui sejauh mana kesiapan perusahaan Anda dalam melindungi data dan memenuhi UU PDP? Konsultasikan kebutuhan perusahaan Anda dengan tim DSG.



















